Sambangdesa.com / Jawa Barat - Walhi Jawa Barat menyampaikan evaluasi kritis terhadap ketiga calon presiden yang akan bertarung dalam Pemilihan Presiden 2024. Organisasi lingkungan ini mendorong agar peran desa dianggap sebagai pertahanan utama Indonesia dalam melestarikan lingkungan. Haerudin Inas, Manajer Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, mengungkapkan, berdasarkan catatan hasil debat calon wakil presiden beberapa hari yang lalu, fokus ketiga kandidat lebih pada peningkatan anggaran untuk desa. Namun, menurutnya, masalah lingkungan di desa diabaikan dan tidak mendapat perhatian dari mereka.
"Ini bukan berarti kami mengesampingkan pembangunan di desa, tetapi yang kami soroti adalah pengelolaan sumber daya alamnya. Temuan kami menunjukkan bahwa banyak sumber daya esensial di desa, seperti air, ternyata terbuang akibat faktor pembangunan di desa itu sendiri," ujarnya pada Senin (22/1/2024).
Walhi menilai bahwa ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak memiliki komitmen untuk melindungi desa sebagai benteng pertahanan lingkungan. Menurut Walhi, peningkatan anggaran dan janji pembangunan besar-besaran di desa malah berpotensi merusak kondisi alam.
"Pembangunan justru dapat menghilangkan sumber daya alam yang seharusnya dijaga di desa. Oleh karena itu, kami tidak melihat komitmen dari ketiga kandidat bahwa desa akan diperkuat sebagai benteng terakhir, terutama untuk kebutuhan esensial seperti ketersediaan air bagi masyarakatnya," tegasnya.
Walhi juga menyentuh kondisi masyarakat adat di Jawa Barat. Inas menyatakan bahwa nenek moyang Orang Sunda telah mewarisi kearifan lokal kepada generasi penerus mereka tentang cara hidup berdampingan dengan lingkungan. Namun, banyaknya pembangunan di desa juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Walhi mendesak agar sumber daya alam di desa menjadi komitmen utama ketiga kandidat, selain janji peningkatan anggaran bagi pemerintahan desa.
"Kami berharap sumber daya alam di desa mendapat perhatian dari ketiga kandidat, seiring dengan janji peningkatan anggaran untuk pemerintahan desa. Karena jika tidak, hal ini akan menjadi paradoks. Meskipun infrastruktur berkembang, tapi jika sumber daya alam terlupakan, maka hasilnya tidak optimal. Orang desa mungkin harus membeli air, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi tidak efektif," pungkasnya.
Social Footer