Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menyatakan bahwa pengalaman desa-desa di Indonesia telah memberikan optimisme dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan target bahwa pada tahun 2024, Indonesia tidak memiliki kemiskinan ekstrem.
"Kemendes PDTT menginisiasi pelokalan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan hingga level desa dengan tetap berdasarkan pada kewenangan desa, sesuai dengan kondisi dan potensi lokal desa, serta sejalan dengan konteks budaya desa," ungkap Gus Halim ketika membuka SOMRDPE pada Selasa, 25 Juli 2023.
"Kami memperkenalkan istilah SDGs Desa, yang mencakup tujuan dan sasaran yang melibatkan aspek kewarganegaraan desa, aspek wilayah desa, dan aspek kelembagaan desa," lanjut Gus Halim.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 mengatur langkah-langkah pembangunan desa yang dimulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, serta merancang pencapaian SDGs Desa.
Sejak tahun 2021, Indonesia telah mendorong seluruh desa untuk mengadopsi SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Berdasarkan SDGs Desa, semua keputusan dalam perencanaan desa didasarkan pada pendataan mikro berdasarkan nama dan alamat, mencakup informasi pada tingkat individu, keluarga, rukun tetangga, dan desa.
"Saat ini, telah terkumpul sebanyak 32.087 data desa, 402.563 data rukun tetangga, 31.065.214 data keluarga, dan 104.179.331 data individu," ungkap Gus Halim.
Kemendes PDTT telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), untuk merumuskan rekomendasi dan pemikiran guna kemajuan dan percepatan pembangunan desa.
Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan lembaga keuangan yang memberikan pendampingan kepada desa, termasuk desa-desa Anggota ASEAN Village Network Indonesia yang merupakan binaan dari bank daerah.
Gus Halim menyambut baik nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Kemendes PDTT dan Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA).
"Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan," ujar Gus Halim.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang baru dan menciptakan sinergi yang akan mempercepat pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan ekonomi desa yang berdampak besar bagi masyarakat desa.
Diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara yang berkomitmen untuk mencapai agenda global pada tahun 2030. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia telah berlangsung selama hampir 8 tahun.
Saat ini, Indonesia telah mencapai 69,16 persen dari seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan secara global, dan berhasil naik 15 peringkat dari posisi 97 pada tahun 2021 menjadi posisi 82 pada tahun 2022.
Untuk SDGs Desa, capaian keseluruhan hingga tahun 2023 mencapai 45,47 persen. Pencapaian tertinggi terdapat pada tujuan SDGs ke-7, yaitu Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan.
Tujuan lainnya mencakup Desa Damai dan Sejahtera (tujuan ke-16), Desa Tanpa Kemiskinan (tujuan ke-1), serta Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif (tujuan ke-18).
Sebelumnya, Gus Halim juga menandatangani MoU dengan Sekjen ASBANDA, Yuddy Renaldi, tentang fasilitasi layanan BPD dalam mendukung percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Gus Halim juga menyaksikan perjanjian kerja bersama (PKB) antara Dirjen PDP Sugito dengan Dirut BPD Jateng dan Dirut BPD DIY mengenai fasilitasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan.
Acara pembukaan SOMRDPE Indonesia 2023 juga dihadiri oleh Deputy Secretary-General (DSG) ASEAN for Socio-Cultural Community, Ekkaphab Phanthavong; Chair of Senior Official Meeting of Rural Development and Poverty Eradication, Nguyen Do Ahn Tuan; Deputy Ambassador of Australia to ASEAN, Caroline Scott.
Turut hadir juga pejabat tinggi di lingkungan Kemendes PDTT, Perwakilan SOMRDPE dan ASEAN Village Network dari Negara Anggota ASEAN, para Direktur Utama dan Direksi Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia, serta para Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten.
Social Footer