Jawa Timur Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba

Jawa Timur perkuat komitmen melawan narkoba dengan gerakan Jatim Bersinar. 265 Desa Bersinar siap bertindak nyata melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. / Foto: Ist.

Sambangdesa.com / Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan keseriusan dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI melalui gerakan "Jatim Bersinar". Acara yang berlangsung pada Jumat, 14 Februari 2026, di Balai Budaya, Kompleks Balai Pemuda, Alun-Alun Kota Surabaya, ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Hingga saat ini, sebanyak 265 desa di Jawa Timur telah ditetapkan sebagai Desa Bersinar (Bersih Narkoba), dengan target peningkatan hingga lebih dari 600 desa di masa mendatang.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Kepala BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, mitra rehabilitasi, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al Kholiqi, kepala desa peserta program Desa Bersinar, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur Brigjen Pol. Budi Mulyanto, dan Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto.

Dalam pidatonya, Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto menekankan pentingnya aksi nyata di balik program ini. Ia mengingatkan bahwa peran perangkat desa sangat strategis dalam membangun ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman narkoba.

“Jangan hanya berhenti pada label Desa Bersinar. Yang utama adalah aksi nyata: edukasi, literasi, dan pendampingan langsung kepada masyarakat tentang bahaya narkotika,” ujar Suyudi.

Ia juga mengungkapkan bahwa modus penyalahgunaan narkotika semakin beragam. Barang haram ini kini disamarkan dalam bentuk makanan ringan, rokok elektrik, hingga ratusan varian baru, bahkan disebarluaskan melalui media sosial dan acara hajatan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mendorong kepala desa untuk bertindak tegas dalam melawan peredaran narkoba di wilayahnya. Menurutnya, keberhasilan gerakan anti-narkoba sangat bergantung pada keberanian desa dalam melapor dan melawan jaringan peredaran narkotika.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa ancaman narkotika tidak boleh diremehkan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia, termasuk Jawa Timur, berpotensi menjadi wilayah transit sekaligus lokasi produksi narkoba.

“Jika kita ingin menyongsong Indonesia Emas 2045, mitigasi, pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi harus dijalankan secara konsisten. Generasi muda harus diselamatkan,” tegas Khofifah.

Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari pesantren, salah satunya Yayasan Pondok Pesantren Al Kholiqi. Pimpinan yayasan tersebut menyatakan kesiapan lembaganya untuk memperluas program rehabilitasi berbasis spiritual dan sosial. Program ini mencakup pembinaan mental, pembangunan karakter, konseling psikososial, hingga pelatihan keterampilan.

“Pecandu adalah korban yang harus diselamatkan, bukan dihukum. Dengan pembinaan yang menyeluruh, kami berupaya mengembalikan mereka menjadi pribadi yang mandiri dan produktif,” jelasnya.

Program rehabilitasi berbasis pesantren ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih manusiawi dalam menangani pecandu narkoba, sekaligus mendukung mereka untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat.

Acara ini ditutup dengan pembacaan deklarasi anti-narkoba. Deklarasi tersebut menjadi simbol komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat Jawa Timur, mulai dari perangkat desa hingga pemerintah provinsi, untuk memperkuat barisan melawan penyalahgunaan narkotika.

Melalui gerakan ini, Jawa Timur berharap dapat melindungi masa depan generasi muda dan menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.