Aksi ini menjadi sorotan publik setelah diabadikan dan disebarluaskan oleh warga melalui media sosial. Untuk menjaga ketertiban, aparat keamanan setempat turut mengawal jalannya aksi tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas, Jhon Pita Kadang, membenarkan kejadian tersebut. Dalam keterangannya kepada wartawan di Kuala Kapuas, Kamis (15/1/2026), Jhon menjelaskan bahwa sebelum aksi berlangsung, warga telah lebih dulu menyampaikan keluhan mereka ke DPMD.
Warga menyoroti dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa serta menuntut dilakukannya audit dana desa. Selain itu, sejumlah usulan masyarakat yang diharapkan dapat direalisasikan dinilai belum terpenuhi. Hal ini memicu ketegangan dan mendorong sebagian warga meminta agar aparat desa dan BPD mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak memenuhi harapan publik.
Merespons situasi tersebut, DPMD bersama Inspektorat dan aparat terkait segera membentuk tim untuk turun ke lapangan. Mereka menggelar mediasi dan meminta masyarakat menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada pihak yang berwenang. “Kami sudah meminta warga untuk tidak melakukan penyegelan kantor, agar pelayanan masyarakat tetap berjalan, dan serahkan semuanya kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya,” kata Jhon.
Pihak DPMD juga mengimbau aparat desa dan BPD tetap menjalankan tugas pelayanan publik seperti biasa, sembari menunggu pengusulan Penjabat Kepala Desa (Pj Kades). “Kami minta aparat desa dan BPD tetap bekerja meskipun adanya peristiwa tersebut, agar pelayanan tetap berjalan,” tambahnya.
Situasi di Desa Sei Bakut saat ini dilaporkan berjalan kondusif. Tidak ada aksi anarkis yang terjadi selama proses penyegelan maupun setelahnya. Dalam pertemuan yang digelar pada Selasa (13/1) di Kantor Kecamatan Kapuas Kuala, yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Kadis PMD, perangkat desa, BPD, Ketua RT, Kapolsek, Babinsa, dan Damang, disepakati bahwa aparat desa dan BPD Sei Bakut akan tetap melaksanakan tugas pelayanan masyarakat.
Pemerintah daerah menegaskan, jika ada pihak yang menghalangi pelayanan atau melakukan tindakan yang melanggar hukum, masyarakat diminta segera melapor ke aparat berwenang. “Sekali lagi, kita imbau masyarakat untuk bersabar, dan serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Dan kita minta kepada masyarakat untuk melepas penyegelan itu, agar pelayanan di desa tetap berjalan,” pungkas Jhon.
Aksi penyegelan kantor desa di Sei Bakut mencerminkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan warganya. Pemerintah daerah bergerak cepat menengahi dan memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu, sekaligus menegaskan bahwa setiap keluhan masyarakat akan ditangani secara profesional oleh pihak berwenang. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat lokal.
Social Footer