Probo menyoroti perubahan signifikan alokasi dana BUMDes dalam beberapa tahun terakhir. Dari Rp 6,3 miliar pada 2022, turun menjadi Rp 4,9 miliar pada 2024, kemudian melonjak drastis menjadi Rp 73,4 miliar pada 2025.
“Dengan dana sebesar itu, kami minta Dewas lebih proaktif memastikan realisasi anggaran tepat sasaran dan sesuai rencana bisnis yang telah disepakati,” ujarnya.
Namun hingga akhir 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp 33,1 miliar. Probo menjelaskan bahwa penyerapan dana disesuaikan dengan kapasitas BUMDes agar pengelolaan tetap efektif dan berkelanjutan.
Untuk meningkatkan kapasitas BUMDes, DPMD Sidoarjo melakukan serangkaian pembinaan, mulai dari validasi data, fasilitasi pendirian badan hukum, kajian regulasi, hingga monitoring dan evaluasi. Inventarisasi persoalan juga tengah dilakukan guna mengetahui kendala yang dihadapi.
“Kami juga tengah mengkaji pengawasan eksternal untuk BUMDes, tidak hanya internal. Ini termasuk pembahasan pendanaan agar pengawasan lebih transparan dan akuntabel,” jelas Probo.
Kabid Penataan dan Kerja Sama Desa, Ninik Sulastri, menyampaikan data perkembangan BUMDes sepanjang tahun 2025. Awal tahun tercatat 114 BUMDes berbadan hukum, melonjak menjadi 300 di akhir tahun dari total 318 BUMDes yang terdata.
Dari jumlah tersebut, 31 BUMDes masuk kategori maju, 196 aktif dan memiliki unit usaha, 30 tidak memiliki usaha, serta 32 memiliki usaha tapi tidak aktif.
“Sebanyak 116 BUMDes sudah mencatatkan laba dari aktivitas usahanya. Kami dorong kelompok ini untuk memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD),” tambah Ninik.
Sosialisasi penguatan fungsi Dewas BUMDes ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai pihak, termasuk Endah Binawati, Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa DPMD Provinsi Jawa Timur; Muzayyin, anggota DPRD Sidoarjo; dan perwakilan Inspektorat Sidoarjo, yang bersama-sama memperkuat sinergi pengawasan di tingkat desa.
Lonjakan dana BUMDes di Sidoarjo membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi desa, namun juga menuntut pengawasan yang ketat dan profesional. Peran aktif Dewas dan pembinaan berkelanjutan menjadi kunci memastikan anggaran terserap tepat guna dan berdampak positif bagi masyarakat.
Social Footer