Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Prof. Dr. Bambang Hudayana, M.A, Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada (UGM), yang juga dosen Antropologi di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Bambang mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran ini berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan petani, terutama di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi pasar global.
Menurut Bambang, sektor pertanian sangat bergantung pada dukungan anggaran pemerintah, khususnya untuk subsidi pupuk, bibit, dan obat-obatan pertanian. Pemotongan anggaran dapat memperburuk akses petani terhadap kebutuhan tersebut.
“Sektor pertanian membutuhkan suntikan dana besar, terutama untuk tanaman pangan dan hortikultura. Jika subsidi berkurang, petani akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pertanian mereka,” jelasnya pada Senin (17/2/25).
Selain itu, pemotongan anggaran juga dapat memengaruhi perbaikan sarana dan prasarana pertanian, seperti irigasi dan infrastruktur pendukung. Bambang menyoroti risiko turunnya produktivitas pertanian jika fasilitas seperti saluran air dan tanggul tidak mendapat perbaikan karena keterbatasan anggaran.
“Jika saluran air tidak berfungsi atau tanggul rusak tanpa dana perbaikan, produksi pertanian akan menurun drastis,” tambahnya.
Bambang juga menyoroti tantangan yang dihadapi sektor pertanian akibat perubahan iklim dan ketegangan geopolitik. Beberapa negara produsen pangan kini membatasi ekspor, yang dapat memengaruhi pasokan global.
“Jika produksi dalam negeri kurang dan kita harus impor, sementara barangnya tidak tersedia, itu akan sangat berbahaya bagi stabilitas ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan impor pangan, yang pada akhirnya membebani perekonomian nasional.
Pemangkasan anggaran juga diperkirakan akan berdampak pada program penguatan ekonomi desa, terutama melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bambang mengungkapkan bahwa banyak Bumdes selama ini bergantung pada pendampingan dan pembinaan yang didanai oleh anggaran pemerintah.
“Jika anggaran pendampingan berkurang, banyak desa berpotensi kehilangan daya saingnya. Padahal, sudah banyak desa yang berkembang melalui sektor ekonominya sendiri, seperti desa wisata, pengolahan sampah, dan pengolahan minyak jelantah,” jelas Bambang.
Ia menambahkan bahwa pengurangan anggaran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi desa yang sedang berkembang, sehingga mengancam keberlanjutan program-program berbasis desa.
Bambang menegaskan pentingnya mencari solusi yang lebih berpihak kepada petani dan desa. Ia mendorong pemerintah untuk menghindari pemotongan anggaran pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil.
Sebagai alternatif, pemerintah didorong untuk Memperkuat inovasi lokal yang mendukung pertanian dan desa, Memberikan insentif kepada usaha berbasis desa untuk meningkatkan daya saing, dan Memastikan alokasi dana tetap mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.
“Jangan sampai pembangunan desa dan pertanian menjadi sektor yang dikorbankan, karena dampaknya bisa berkepanjangan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial,” tegas Bambang.
Social Footer