Tinkatkan Kualitas Aparatur Desa, Kemendagri Latih Ratusan Perangkat Desa

 

Sambangdesa.com / Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) aktif mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga desa. Mereka diberikan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mendukung mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Upaya peningkatan kapasitas ini ditekankan dalam pelatihan yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/9/2023).

Pelatihan ini diselenggarakan dengan dukungan langsung dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta didampingi oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro. 

Tomsi menegaskan pentingnya pelatihan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa untuk efektif dalam tugas mereka dalam mengelola pemerintahan desa.

"Melalui pelatihan ini, kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, dan ketua lembaga kemasyarakatan desa memiliki peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, yang akan mendukung mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan desa yang lebih baik," ujar Tomsi.

Tomsi berharap bahwa pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, peserta pelatihan juga akan diberi pemahaman tentang manajemen kepemimpinan dan kewirausahaan.

Pelatihan ini juga diharapkan akan meningkatkan kemampuan dalam perencanaan dan pengelolaan, serta mempercepat penggunaan dana desa, termasuk APBDes, dengan fokus pada proyek-proyek yang mendorong perkembangan desa, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan masyarakat desa. 

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa penting dalam memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Eko Prasetyanto Purnomo Putro menambahkan bahwa pelatihan ini berlangsung selama 4 hari per sesi selama 8 minggu di 33 provinsi, dimulai dari minggu ke III bulan September hingga minggu ke II bulan November 2023.

Peserta pelatihan mencakup kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa/kepala urusan), ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK/Posyandu/Karang Taruna/Pengurus RT/RT) dengan total target peserta sebanyak 33.458 desa.

Pada angkatan pertama, sekitar 13.498 peserta (dalam 423 kelas) dari 3.298 desa di 33 provinsi, terutama di Jawa Barat, mengikuti pelatihan ini, dengan 384 peserta dari 96 desa dalam 12 kelas.

"Pelatihan ini juga melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk TNI/Polri, dinas-dinas yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas PMD, Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, serta perbankan nasional dan daerah. Semua pelatih adalah Aparatur Sipil Negara dari 33 provinsi yang telah mengikuti Training of Trainer (ToT) oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa," tambah Eko.