 |
| Di tengah efisiensi birokrasi dan dinamika global, Mensesneg memastikan anggaran Makan Bergizi Gratis dan program kerakyatan tetap utuh demi menjaga daya beli masyarakat. |
Langkah pengetatan sabuk anggaran yang kini tengah dilakukan oleh pemerintah kerap memunculkan kekhawatiran publik terkait nasib program-program sosial. Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hak-hak mendasar masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan gizi, tidak akan dikorbankan.
Pernyataan ini disampaikan Prasetyo usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, pada Selasa (17/3/2026).
Saat ini, pemerintah mematok target agar defisit fiskal APBN tidak melampaui angka 3%. Untuk mencapai target tersebut di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada ekonomi global, penyisiran mata anggaran menjadi sebuah keharusan.
Alih-alih memangkas anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat, pemerintah memilih untuk memotong pengeluaran birokrasi yang dianggap kurang produktif.
"Belanja-belanja yang menurut kita kurang berdampak, itulah yang kemudian kita realokasi. Tujuannya agar program yang bisa membantu meringankan beban masyarakat justru diutamakan," ungkap Prasetyo dengan tegas.
Gaya pelaporan langsung dari Istana menunjukkan bahwa efisiensi ini menyasar kenyamanan para pejabat. Beberapa langkah konkret yang diambil meliputi Pengetatan Perjalanan Dinas, terutama untuk perjalanan luar negeri yang kini perizinannya diawasi langsung oleh Mensesneg. Efisiensi juga akan dilakukan pada Penundaan Pembangunan Gedung. Proyek fisik kementerian yang belum mendesak dan tidak mengganggu kinerja operasional akan ditangguhkan untuk sementara waktu.
"Bahkan saya selaku Mensesneg yang berada di bagian ujung untuk mengeluarkan izin, akan memperketat perjalanan dinas luar negeri," tambahnya.
Penyisiran anggaran ini sebetulnya adalah rutinitas tahunan, terlepas dari ada atau tidaknya gejolak geopolitik global. Namun, kondisi saat ini memaksa pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas.
Prasetyo memberikan jaminan penuh bahwa tidak akan ada pergeseran dana untuk tiga pilar program unggulan pemerintah, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat
Bagi masyarakat, program-program ini bukan sekadar janji politik, melainkan jaring pengaman sosial yang krusial untuk menjaga daya beli dan kualitas sumber daya manusia di tingkat akar rumput.
Keputusan untuk menunda pembangunan gedung kementerian dan membatasi perjalanan dinas pejabat demi mengamankan anggaran Makan Bergizi Gratis menunjukkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan APBN. Pemerintah tampaknya menyadari bahwa investasi terbaik di masa krisis adalah menjaga stabilitas perut dan kesejahteraan warganya. Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat tidak akan dipangkas meski tengah dilakukan efisiensi anggaran untuk menjaga defisit APBN di bawah 3%.
Social Footer