Acara yang berlangsung di Balai Desa Patemon pada Kamis (29/1/2026) ini menjadi momen penting bagi warga dan pemangku kepentingan untuk menyusun prioritas pembangunan desa secara partisipatif.
Musrenbangdes dihadiri berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perwakilan Kecamatan Tlogosari seperti Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bondowoso, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, tokoh masyarakat, serta keterwakilan perempuan juga turut serta dalam forum ini. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam perencanaan pembangunan desa.
Musrenbangdes Patemon dilaksanakan pada Kamis, 29 Januari 2026 di Balai Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Forum ini rutin digelar sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan desa setiap tahun anggaran.
Sekretaris Desa Patemon, mewakili Kepala Desa, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam forum ini. Ia menekankan bahwa Musrenbangdes adalah wadah strategis untuk menampung aspirasi warga yang kemudian dirumuskan menjadi usulan prioritas pembangunan desa. “Harapannya, aspirasi yang dihasilkan hari ini dapat terserap secara optimal dan diusulkan sebagai program skala kabupaten, baik untuk peningkatan infrastruktur maupun penguatan sumber daya manusia di Desa Patemon,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi PMD Kecamatan Tlogosari memberikan edukasi penting terkait kondisi anggaran desa yang diprediksi mengalami penurunan signifikan pada 2026. Penurunan Dana Desa ini diperkirakan membatasi ruang gerak pembangunan fisik desa sehingga masyarakat diimbau memahami situasi tersebut agar ekspektasi pembangunan dapat disesuaikan.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso, Abdul Ghafur Bakri, mengingatkan perlunya efisiensi dan efektivitas dalam merancang program pembangunan desa di tengah keterbatasan anggaran. Ia juga menyoroti penguatan ekonomi masyarakat melalui pengaktifan Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi mandiri. Menurut Ghafur, koperasi bisa menjadi sarana pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian secara kolektif, yang dapat memotong rantai tengkulak dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Jika seluruh hasil pertanian dikelola dan dijual melalui Kopdes, maka rantai tengkulak bisa dipangkas. Ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” kata Ghafur. Ia juga mengajak warga Desa Patemon untuk menjadi anggota aktif koperasi guna merasakan manfaat ekonomi langsung dari keanggotaan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Winartono, M.I.Kom., menegaskan bahwa tahun ini menjadi tantangan bagi desa untuk lebih kreatif dalam mengelola pendapatan asli desa (PAD). Ia mengajak seluruh elemen desa, termasuk pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), untuk bergandengan tangan memperkuat semangat pembangunan dan meningkatkan PAD.
“Desa kali ini dituntut untuk bisa mendongkrak PAD. Sebelumnya semua sektor pembangunan di desa bersumber dari Dana Desa. Mari bersama kita kuatkan spirit membangun desa dengan tetap melaksanakan prioritas program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.
Melalui dialog yang berjalan secara partisipatif, Musrenbangdes Patemon menghasilkan kesepakatan daftar prioritas pembangunan yang akan diajukan ke tingkat kabupaten. Semua peserta memahami kondisi penurunan Dana Desa dan berkomitmen mengawal pembangunan desa agar berjalan efektif dan efisien.
Selain itu, forum ini menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi warga. Semangat kolaborasi, efisiensi anggaran, dan peningkatan kesejahteraan sosial menjadi fokus utama dalam pembangunan Desa Patemon ke depan.
Social Footer