Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode baru dalam penghitungan IPM tahun 2025, yang meliputi tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (pengeluaran). Pengukuran ini tidak hanya mempertimbangkan indikator tradisional, tetapi juga aspek-aspek modern seperti keamanan fisik, partisipasi politik, lingkungan berkelanjutan, akses teknologi, serta kebebasan berekspresi dan beragama.
Indikator utama yang digunakan BPS adalah Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita per tahun (disesuaikan).
Selama lima tahun terakhir, IPM Indonesia menunjukkan tren kenaikan yang stabil. Pada tahun 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun mencapai Rp12.802.000, meningkat sebesar Rp416.000 dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang semakin mampu memenuhi kebutuhan pokok berupa barang dan jasa.
Data BPS menunjukkan disparitas pembangunan antar wilayah di Indonesia. DKI Jakarta memimpin dengan IPM tertinggi sebesar 85,05, diikuti oleh Yogyakarta (82,48) dan Kepulauan Riau (80,53). Provinsi-provinsi lain dengan IPM tinggi termasuk Kalimantan Timur, Bali, dan Sumatra Barat.
Sebaliknya, Papua Pegunungan tercatat sebagai provinsi dengan IPM terendah, yakni 54,91. Secara keseluruhan, terdapat 30 provinsi dengan IPM tinggi, empat provinsi dengan IPM sedang, dan satu provinsi dengan IPM rendah.
Kenaikan IPM bukan hanya angka statistik. Ini adalah cerminan nyata bagaimana masyarakat Indonesia menikmati akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi yang lebih baik. Namun, tantangan masih ada untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan di seluruh pelosok Tanah Air.
Meskipun tren positif terus berlangsung, pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar. Upaya berkelanjutan dibutuhkan agar seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat pembangunan. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang merata, dan peningkatan pendapatan menjadi prioritas utama.
IPM Indonesia yang mencapai 75,90 pada 2025 menandai kemajuan penting dalam pembangunan manusia. Namun, perbedaan antar wilayah mengingatkan kita bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan harus terus diperjuangkan.
Social Footer