Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri Indonesia, menjadi suara utama dalam diskusi mengenai penguatan ekonomi desa, Jakarta (7/3/2025).
Tito menjelaskan bahwa desa memiliki potensi besar sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi dan sentra ekonomi. Ia menekankan pentingnya memperkuat ekonomi desa melalui peningkatan anggaran dan sistem pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan dalam konteks kebijakan pemerintah yang sedang berjalan, terutama terkait dengan penguatan ketahanan pangan di desa.
Diskusi ini berkaitan dengan semua desa di Indonesia, dengan fokus pada upaya untuk mencegah urbanisasi yang berlebihan.
Tito mengkhawatirkan bahwa jika desa ditinggalkan oleh penduduk, hal itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ia mengutip data yang menunjukkan bahwa saat ini, 56% penduduk Indonesia tinggal di kota, sedangkan 44% di desa. Dalam perbandingan, Jepang memiliki 93% penduduknya tinggal di kota, yang berdampak negatif pada desa.
Untuk memperkuat ekonomi desa, pemerintah merencanakan pembentukan koperasi desa merah putih yang bertujuan untuk menyerap hasil produksi pangan dari petani. Koperasi ini akan dilengkapi dengan fasilitas seperti gudang, gerai penjualan, dan ruangan pendingin untuk menyimpan hasil produksi. Tito menjelaskan bahwa koperasi ini akan dibangun di seluruh desa di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 5 miliar.
Tito juga menyampaikan bahwa deflasi yang terjadi baru-baru ini, yang mencatat penurunan harga barang sebesar 0,48% (month to month) dan 0,09% (year on year), dapat menguntungkan konsumen tetapi merugikan produsen pangan. Penurunan harga telur, ayam, daging, dan beras berdampak besar pada petani dan nelayan, yang kesulitan menutup biaya produksi.
Pemerintah berharap koperasi desa dapat menjadi solusi untuk masalah ini, agar petani tidak dirugikan oleh penurunan harga dan praktik tidak adil dari pihak tengkulak.
Koperasi desa merah putih diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada petani. Tito menegaskan, "Koperasi ini hadir sebagai perwakilan negara, untuk menyelamatkan petani dari ketergantungan pada pinjaman online, tengkulak, atau rentenir yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Social Footer