Dalam pernyataannya di Banda Aceh pada Kamis, 6 Maret 2025, Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPMG Aceh, Zulhusni, menjelaskan bahwa banyak desa yang belum menetapkan APBG.
"Kalau kami lihat permasalahannya mungkin salah satu yang terbanyak itu banyak desa yang sampai saat ini belum menetapkan APBG," ujarnya.
Zulhusni menambahkan bahwa APBG merupakan syarat utama pencairan dana desa sesuai ketentuan dari Kementerian Keuangan. Selain itu, dia mencurigai bahwa proses verifikasi di tingkat kabupaten juga menjadi penyebab keterlambatan sebelum dana desa diproses ke Kementerian Keuangan melalui sistem Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
Sebanyak 11 daerah yang belum menerima dana desa meliputi Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Pidie, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Sabang, dan Kota Lhokseumawe.
"Berdasarkan data yang kami miliki, hingga saat ini belum ada pencairan dana desa di daerah-daerah tersebut." terang Zulhusni.
Zulhusni mengingatkan bahwa pencairan dana desa tahap pertama harus diselesaikan sebelum akhir Juni 2025. Jika desa belum mengajukan pencairan hingga batas waktu tersebut, maka dana tahap pertama tidak bisa disalurkan, berpotensi menghambat pencairan dana desa tahap kedua.
“Kalau kita berbicara batas waktu, pencairan tahap satu itu paling lambat sampai Juni. Jadi, kita harapkan dana desa sebelum akhir bulan Juni sudah bisa disalurkan ke rekening kas desa,” ujarnya.
Zulhusni juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk segera membantu proses pencairan, terutama menjelang bulan Ramadhan, agar dana desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
"Kami mengharapkan kabupaten/kota terutama DPMG, kemudian Dinas Keuangan untuk terus bersama-sama membantu memfasilitasi desa, untuk menghimbau perangkat desa terutama keuchik untuk segera mempersiapkan dokumen penyaluran dana desa tahun 2025," katanya.
Social Footer