Dalam pidatonya, mewakili Menteri Koordinator PMK, Sorni menjelaskan bahwa selama ini terdapat dua indeks yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan desa, yaitu Indeks Desa (ID) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Perbedaan klasifikasi desa antara kedua indeks ini dapat berdampak signifikan terhadap evaluasi perkembangan desa secara nasional, bahkan berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dan kebutuhan aktual di tingkat desa. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Dana Desa bulan Desember 2019, telah menyetujui dan mengarahkan untuk menggunakan Indeks Desa hasil revitalisasi ID dan IDM.
Sorni menekankan perlunya koordinasi dan sinergi antara Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi, dan Daerah, guna menghasilkan data tunggal untuk mengukur status perkembangan desa, sehingga tidak terjadi dualisme indeks.
"Kemenko PMK yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) bersama Kementerian PPN/Bappenas telah mengkoordinasikan agar revitalisasi Indeks Desa dapat terwujud," ujar Sorni.
Peluncuran Indeks Desa ini merespon kebutuhan akan satu data sesuai dengan amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Indeks Desa direncanakan akan menjadi salah satu indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Emas 2025-2045, dan dijadwalkan akan digunakan secara resmi mulai tahun 2025 sebagai indikator tunggal untuk mengukur capaian pembangunan desa.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, menegaskan bahwa transformasi pembangunan desa akan terus dilanjutkan menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan desa dalam visi tersebut menitikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa.
Di samping itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan peran BPS dalam memastikan kualitas data yang digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran.
Acara ini juga dimeriahkan dengan talkshow mengenai praktik baik pembangunan desa mandiri berkelanjutan. Turut hadir dalam acara ini beberapa pejabat dan stakeholder terkait, termasuk Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Yuli Harsono, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Dewi Virgiyanti, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan BPS, serta para mitra pembangunan lainnya.
Social Footer