Sambangdesa.com / Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mendorong agar transfer dana desa yang berskala besar dari pemerintah pusat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian desa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa diharapkan untuk melakukan identifikasi terhadap status dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Hal ini disampaikan oleh Direktur Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro, dalam pertemuan dengan kepala desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Waringin, Jambi, yang berlangsung di Gelanggang Remaja Matraman, Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria serta Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Luthfy Latief. "Penting bagi kita untuk mengidentifikasi desa kita, apakah termasuk dalam kategori swasembada, swakarya, atau swakelola, serta untuk mengenali potensi desa dan melihat kemajuan Pendapatan Asli Desa (PADes) kita," ujarnya.
Eko menjelaskan bahwa identifikasi potensi desa memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu, kepala desa juga perlu mengkaji Pendapatan Asli Desa (PADes) selama lima tahun terakhir. "Ketahui apakah ada peningkatan PADes, karena ini sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi," tegasnya.
Ia memberikan contoh desa-desa yang telah berhasil dalam meningkatkan PADes mereka, seperti Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang memiliki PADes sebesar Rp10,3 miliar; Desa Tirtonirmolo, Bantul, DI Yogyakarta, dengan PADes Rp8,7 miliar; Desa Tajun, Buleleng, Bali, dengan PADes Rp5,1 miliar; Desa Kutuh, Badung, Bali, yang memiliki PADes mencapai Rp50 miliar; dan Desa Bleberan, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, dengan PADes sebesar Rp2 miliar.
Eko berharap bahwa melalui pelatihan dan penguatan pemerintahan desa yang tengah berlangsung, desa-desa akan terus berkembang. "Meskipun kita berada di desa, tetapi pendapatan dan kemajuan kita dapat menyamai tingkat kota," katanya. Ia juga mengajak para aparatur desa untuk mengamati, mengadopsi, dan memodifikasi praktik terbaik.
"Desa adalah tempat di mana kita hidup dan berkembang. Saat ini, mata dunia sedang memperhatikan peran desa. Mari dorong generasi muda di desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa mereka," tambahnya.
Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang saat ini sedang dilaksanakan adalah hasil dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank) dengan tujuan untuk mendorong kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan desa. Program ini bertarget mencakup 33.458 desa, hampir setengah dari total jumlah desa sebanyak 75.265, atau hampir 50% dari total desa yang menjadi fokus P3PD, yaitu sekitar 67.000 desa.
Dalam program ini, empat orang perwakilan dari setiap desa akan dilibatkan, mereka berasal dari berbagai unsur dalam pemerintahan desa dan lembaga desa, sehingga total peserta mencapai 133.832 orang. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintahan desa agar dapat mengelola belanja desa dengan baik. Dengan pengelolaan belanja desa yang efektif, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan.
Social Footer