Sambangdesa.com / New york - Akses pelokalan SDGs hingga tingkat desa dan daerah telah terbukti mampu mempercepat pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Praktek baik yang dilakukan oleh Indonesia ini menjadi contoh yang bisa diadopsi oleh negara-negara lain.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Ivanovich Agusta, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sesi "Transformation from the ground up: Acting at local level" pada High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada Selasa (11/7/2023) waktu setempat.
Delegasi dari 196 negara hadir dalam pertemuan tersebut. Indonesia menampilkan hasil-hasil implementasi SDGs mulai dari tingkat nasional hingga desa, serta menyelenggarakan seminar berjudul "Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs."
Indonesia berbagi pengalaman mengenai upaya pelokalan SDGs di semua tingkatan, dari tingkat nasional, daerah, hingga desa. "Di tingkat desa, Indonesia telah mengambil berbagai arah kebijakan, termasuk inisiatif SDGs Desa," jelas Ivanovich.
"Inisiatif SDGs Desa, yang dicetuskan oleh Menteri Desa PDTT, A Halim Iskandar, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa berperan aktif dalam mendukung SDGs Desa melalui fasilitas, pengetahuan, dan sumber daya lainnya," tambah Ivanovich.
SDGs Desa juga memastikan partisipasi aktif masyarakat desa, meningkatkan inklusivitas, serta memperkuat rasa memiliki dan solidaritas antar warga desa.
Pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam mengajak pemangku kepentingan untuk mendukung arah kebijakan SDGs Desa.
"Selama pandemi, Indonesia juga menerapkan dua kebijakan utama, yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa," lanjut Ivanovich.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertujuan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin di desa untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi Covid-19.
Padat Karya Tunai Desa bertujuan memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan produktif di bidang infrastruktur dan ekonomi.
Melalui inisiatif-inisiatif ini, desa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Indonesia.
Di tingkat daerah, dua kota besar, yaitu Jakarta dan Surabaya, telah menyusun Voluntary Local Review (VLR). Dokumen pelokalan SDGs ini menyoroti kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan, memberdayakan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
Laporan pemerintah daerah ini menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia untuk mempercepat kemajuan SDGs dan merumuskan laporan mereka sendiri.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang memfasilitasi penyusunan laporan VLR dari enam kota lainnya dan empat provinsi.
"Kami mendorong agar laporan VLR ini juga menyoroti program dan kemajuan SDGs di tingkat desa," tambah Ivanovich. "Kami berharap tindakan transformatif, solusi inovatif, dan kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat desa tidak hanya diakui, tetapi juga dibagikan dan dapat diadopsi oleh seluruh negara anggota PBB."
Social Footer