"Di antara 139 kampung di Kabupaten Jayapura, Kampung Nendali secara tidak langsung menjadi pilot project Desa Antikorupsi," ungkap Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, Jhon Wiclif Tegai pada Selasa (25/7/2023).
Jhon menyatakan bahwa Bimtek dan deklarasi Desa Antikorupsi yang diadakan oleh KPK sangat dibutuhkan oleh aparat kampung. Pasalnya, pemerintah kampung memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana kampung (dana desa) yang jumlahnya cukup besar.
"Kami berharap pemerintah kampung yang menjadi sasaran pelaksanaan Bimtek ini akan mengikuti kegiatan dengan baik, dan ini akan menjadi contoh bagi kampung-kampung lainnya," harapnya.
Menurutnya, kehadiran KPK hingga tingkat pemerintah kampung dengan membentuk Desa Antikorupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola dan mengalokasikan pemanfaatan dana kampung. Dengan demikian, di masa depan kampung-kampung lain juga dapat tergerak dan menjadi replikasi dari Desa Antikorupsi ini.
"Upaya ini membutuhkan perhatian yang lebih besar," tambahnya.
Jhon juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana kampung oleh kampung adat, mengingat dirinya menjabat sebagai kepala kampung atau Ondofolo. Pemerintah daerah akan menghadapi kesulitan jika kepemimpinannya tanpa campur tangan dan harus dipatuhi oleh perangkat kampung dan masyarakat.
Dia juga mengimbau agar dalam kegiatan Bimtek tersebut, KPK memperhatikan bagaimana kearifan lokal dapat tetap terjaga. Namun, tetap diingatkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kampung dan pemerintahan kampung harus berjalan sebagaimana mestinya.
"Khusus untuk wilayah Kampung Nendali yang masuk dalam DAS Bhuyaka Sentani dan memiliki struktur kelembagaan adat dalam pemerintahan kampung adat. Peran Ondofolo (kepala kampung adat) sangat besar dalam pemanfaatan dana kampung karena merasa ini adalah kampung adat," tandasnya.
Social Footer