Pernyataan tersebut didasarkan pada laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat bahwa rata-rata tingkat korupsi dana desa dari tahun 2015 hingga 2022 adalah sebesar 0,13% per tahun.
Namun, Mendes PDTT menegaskan bahwa jumlah uang yang berputar di desa tidak begitu besar, sehingga jumlah dana yang terkorupsi juga tidak signifikan.
"Silakan simpulkan sendiri. Bandingkan dengan kasus lain, apakah tingkat 0,13% ini tinggi, sedang, atau rendah. Perlu dibandingkan secara adil dengan tingkat kejahatan di tingkat lain. Ini berdasarkan persentase kepala desa yang menjadi tersangka." ucap Gus Menteri, dikutip via cnbcindonesia.com, Kamis (13/7/2023).
Dalam melihat kondisi tersebut, Mendes PDTT terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami dengan baik cara membaca Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu aktif dalam melakukan pengawasan.
Menurut Mendes PDTT, pencegahan terhadap hal ini tidak hanya bergantung pada peran perangkat desa, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Terlebih lagi, Presiden telah mendorong agar dana desa dialokasikan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal ini dilakukan agar dana desa benar-benar memberikan dampak yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat desa.
"Nah, agar dampak ini dirasakan, masyarakat harus memahami mekanismenya. Oleh karena itu, tugas yang kami berikan kepada pendamping desa tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi juga melibatkan literasi dan kunjungan langsung ke rumah-rumah untuk memperlihatkan APB Desa kami, dengan tujuan membangun keterlibatan masyarakat. Ini juga merupakan bagian penting dalam mengurangi peluang korupsi," tutupnya.
Social Footer