Desa Wisata dan Ekonomi Bahari: Kontribusi, Tantangan, dan Masa Depan

Pengembangan desa wisata pesisir di Indonesia menyumbang 5,9 miliar dolar AS. Tantangan limbah laut dan strategi keberlanjutan menjadi fokus utama. / foto: Ist

Sambangdesa.com / Bali – Industri ekonomi bahari Indonesia terus menunjukkan kontribusi signifikan, dengan menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada tahun 2024. Salah satu faktor pendorong utama adalah pengembangan desa wisata di wilayah pesisir yang kini semakin menjadi sorotan.

Menurut data Kementerian Pariwisata, dari sekitar 12.000 desa pesisir di seluruh Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah berhasil mengembangkan kegiatan pariwisata bahari hingga tahun 2024. Angka ini mencerminkan betapa besar potensi desa-desa pesisir dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata. Pernyataan ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Bali pada Jumat (30/1). Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan menjadi prioritas nasional.

Namun, di balik pencapaian tersebut, Wamenpar menyoroti sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satu isu utama adalah persoalan limbah laut dan sampah yang mengancam kelestarian kawasan wisata bahari.

"Permasalahan limbah laut ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk menciptakan solusi yang efektif," ujar Ni Luh Puspa.

Limbah laut dan sampah, terutama di destinasi wisata populer, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, penanganan masalah ini menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pariwisata bahari.

Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Pariwisata telah mengadopsi pendekatan manajemen destinasi berbasis risiko. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pariwisata bahari dengan mengintegrasikan sejumlah aspek penting, seperti Regulasi yang jelas dan mudah diakses, Penerapan standar operasional destinasi, dan Pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga aman dan ramah lingkungan, baik bagi wisatawan domestik maupun internasional.

Selain itu, Kementerian Pariwisata telah meluncurkan inisiatif Gerakan Wisata Bersih sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kebersihan di seluruh destinasi wisata, termasuk wilayah pesisir. Program ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pariwisata.

Di sisi lain, keselamatan wisatawan juga menjadi fokus utama, terutama di destinasi selam. Untuk memperkuat aspek keselamatan ini, Kementerian bekerja sama dengan Divers Alert Network, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada keselamatan penyelaman. Langkah ini dilakukan guna memastikan pengalaman wisata selam yang aman sekaligus mendukung kelestarian ekosistem bawah laut.

Dengan kombinasi penguatan regulasi, inisiatif kebersihan, dan peningkatan keselamatan, Kementerian Pariwisata berupaya menciptakan ekosistem pariwisata bahari yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

Ni Luh Puspa mengakhiri pemaparannya dengan menekankan bahwa pariwisata bahari bukan sekadar industri ekonomi, melainkan juga sarana untuk melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia. "Dengan langkah yang terintegrasi dan kolaboratif, kita dapat memastikan pariwisata bahari menjadi aset nasional yang berkelanjutan," tutupnya.

Pariwisata bahari Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang, tetapi keberlanjutannya bergantung pada kemampuan semua pihak untuk mengatasi tantangan yang ada. Dari pengelolaan limbah hingga peningkatan keselamatan, langkah kolaboratif yang terintegrasi menjadi kunci untuk menciptakan sektor pariwisata yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.