Program kampung nelayan ditujukan bagi desa-desa pesisir dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Sementara itu, kampung budidaya difokuskan pada desa-desa yang mengembangkan perikanan darat, seperti tambak, sungai, atau waduk. Kepala DKP Kabupaten Pati, Hadi Santosa, menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas perikanan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat pesisir.
“Kami mengusulkan 22 lokasi untuk tahun 2026. Kampung nelayan akan dikembangkan di desa pesisir, sedangkan kampung budidaya fokus pada desa dengan aktivitas tambak. Ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata Hadi, Kamis (5/2/2026).
Program ini mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang dirancang untuk mendukung kegiatan perikanan. Beberapa fasilitas yang rencananya akan dibangun meliputi Jalan lingkungan di kawasan pesisir, Balai nelayan dan rumah singgah, Bengkel peralatan tangkap dan sanitasi, Pabrik es mini dan gudang beku, Tambatan kapal dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Pusat kuliner berbasis hasil laut, dan Peralatan tangkap seperti jaring dan mesin kapal.
Selain itu, pelatihan-pelatihan bagi nelayan juga akan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan produksi mereka. Seluruh fasilitas ini akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dengan anggaran yang sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Sebagai contoh, Desa Banyutowo mendapatkan anggaran sebesar Rp21 miliar langsung dari KKP. Kami dari DKP hanya bertindak sebagai penerima manfaat, sementara pengelolaan diserahkan kepada KDMP,” tambah Hadi.
Kabupaten Pati memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik di perairan laut maupun darat. Saat ini, terdapat 52 desa pesisir yang tersebar di tujuh kecamatan, selain desa-desa dengan tambak produktif di wilayah daratan. Hadi optimistis bahwa program ini akan menjadi bagian penting dari target nasional pemerintah untuk membangun 1.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia.
“Potensi perikanan di Pati sangat besar dan beragam. Program ini terintegrasi dengan KDMP, sehingga akan berdampak langsung pada pengembangan desa-desa pesisir dan budidaya,” jelasnya.
Sebelumnya, Desa Banyutowo telah ditetapkan sebagai kampung nelayan percontohan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya usulan baru ini, Pemkab Pati berharap lebih banyak desa yang mendapatkan kesempatan serupa.
“Pada tahun 2025, kami mengusulkan empat desa, namun baru Banyutowo yang disetujui. Untuk 2026, kami kembali mengajukan desa-desa lain agar lebih banyak wilayah pesisir yang berkembang dan mampu bersaing,” pungkas Hadi.
Berikut daftar desa yang diusulkan sebagai kampung nelayan dan kampung budidaya di Kabupaten Pati tahun 2026:
1. Kecamatan Juwana: Desa Bendar, Kedungpancing, Trimulyo, Bajomulyo
2. Kecamatan Dukuhseti: Desa Puncel, Alasdowo, Bakalan, Kenanti, Kembang, Tegalombo
3. Kecamatan Tayu: Desa Keboromo, Sambiroto, Margomulyo, Dororejo
4. Kecamatan Gabus: Desa Banjarsari, Mintobasuki
5. Kecamatan Wedarijaksa: Desa Tluwuk, Kepoh
6. Kecamatan Trangkil: Desa Kadilangu
7. Kecamatan Margoyoso: Desa Bulumanis Kidul
8. Kecamatan Kayen: Desa Talun
9. Kecamatan Pati Kota: Desa Mustokoharjo
Program kampung nelayan dan budidaya ini merupakan langkah strategis untuk menghubungkan pembangunan lokal dengan agenda nasional. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, Pemkab Pati optimis bahwa inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi berbasis perikanan di daerah.
Program ini diharapkan mampu menjadi model yang dapat ditiru oleh daerah lain di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh.
Social Footer