 |
| Mantan Menkes Siti Fadilah Supari usulkan pemajangan daftar penerima PBI BPJS Kesehatan di desa untuk cegah salah sasaran. |
“Sekarang, setiap kelurahan atau desa tolong dipasang daftar orang-orang yang berhak mendapatkan jaminan sosial. Dengan begitu, rakyat bisa memantau langsung,” ujar Siti Fadilah dalam Podcast Bikin Terang, seperti dikutip dari YouTube SindoNews, Minggu (15/2/2026).
Menurut Siti, langkah ini mirip dengan penempelan stiker “Keluarga Miskin” pada rumah penerima bantuan sosial (bansos). Dengan memajang daftar PBI BPJS Kesehatan di tempat umum, masyarakat dapat dengan mudah mengecek apakah mereka terdaftar atau mengidentifikasi penerima yang tidak memenuhi kriteria.
“Kalau nama saya ada, berarti benar. Tapi kalau nama orang kaya ada di situ, kita tahu ada yang salah,” tambahnya.
Siti Fadilah mengungkapkan bahwa masalah salah sasaran dalam distribusi PBI BPJS Kesehatan bukanlah kebetulan, melainkan sering kali terjadi karena pendataan yang tidak akurat. Ia menyoroti praktik di masa lalu, di mana perangkat desa diduga memberikan kuota penerima bantuan kepada keluarga atau kerabat mereka sendiri. “Kuota bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin malah diberikan kepada kerabat pimpinan desa. Ini yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Pengalihan kuota tersebut, kata Siti, membuat banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan hak mereka, sementara orang-orang yang mampu justru masuk dalam daftar penerima bantuan.
Masalah salah sasaran ini juga diungkap oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (11/2/2026). Ia mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 1.824 orang dari kelompok terkaya (desil 10) yang terdaftar sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan.
“Dari data yang sudah kami bersihkan, ada orang kaya dari desil 10 masuk sebagai penerima PBI. Akibatnya, masyarakat miskin yang berhak tidak mendapatkan bantuan karena kuotanya terbatas,” jelas Budi.
Saat ini, kuota PBI BPJS Kesehatan mencakup sekitar 96,8 juta peserta. Namun, masalah validasi data membuat alokasi bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengungkapkan bahwa dari total 96,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan, sekitar 15 juta di antaranya adalah kelompok masyarakat menengah ke atas. Di sisi lain, masih terdapat 54 juta warga dari kelompok sangat miskin, miskin, dan rentan miskin yang belum terdaftar sebagai penerima.
“Dari data yang kami miliki, ada penduduk desil 1 hingga 5 yang seharusnya masuk sebagai penerima, tetapi belum terdaftar. Sementara, sebagian desil 6 hingga 10 masih tercatat sebagai penerima,” ungkap Saifullah Yusuf pada Selasa (10/2/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah setiap tahun mengalokasikan Rp96,8 triliun untuk program PBI BPJS Kesehatan. Namun, validasi data yang lebih akurat sangat diperlukan agar bantuan ini benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat berharap langkah konkret seperti pemajangan daftar penerima PBI BPJS Kesehatan di desa-desa dapat membantu meningkatkan transparansi dan akurasi data. Selain itu, pemerintah diharapkan terus melakukan validasi ulang data penerima bantuan untuk menciptakan keadilan sosial.
Pendekatan yang lebih transparan dan sistematis diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, sekaligus meminimalkan penyalahgunaan dan praktik salah sasaran di masa mendatang.
Masalah salah sasaran dalam distribusi PBI BPJS Kesehatan menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Usulan transparansi data dengan memajang daftar penerima di desa atau kelurahan dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem distribusi bantuan sosial.
Social Footer