Bimtek Pengelolaan Keuangan BUMDes Dorong Transparansi dan Profesionalitas

Bimtek Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kecamatan Jenu, Tuban, bertujuan meningkatkan transparansi dan profesionalitas pengelolaan usaha desa.  / Foto: TPP Tuban

Sambangdesa.com / Tuban – Upaya memperkuat kelembagaan ekonomi desa terus digiatkan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu langkah konkret terlihat dari pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan BUMDes yang diselenggarakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Jenu, Tuban, pada Kamis (29/01/2026). Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan usaha desa sekaligus memastikan transparansi tata kelola keuangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus BUMDes, termasuk ketua, sekretaris, dan bendahara, serta unsur pendamping desa yang memiliki peran strategis dalam keberlanjutan usaha desa masing-masing. Pelatihan ini menghadirkan Akhmad Toharuddin, seorang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Tuban, yang berpengalaman dalam tata kelola kelembagaan ekonomi desa.

Dalam sambutannya, Kasi PMD Kecamatan Jenu, Saefuddin Zuhri, menekankan pentingnya peran BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Lebih dari sekadar lembaga usaha, BUMDes diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

“BUMDes harus dikelola secara profesional. Pengurus tidak hanya dituntut menjalankan usaha, tetapi juga memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan yang baik. Melalui Bimtek ini, kami harap pengurus dapat mengembangkan usaha sekaligus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Saefuddin Zuhri.

Ia juga menyoroti tantangan utama dalam pengelolaan BUMDes, yakni lemahnya sistem administrasi dan pelaporan keuangan. Padahal, tata kelola keuangan yang baik merupakan indikator keberhasilan pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, hingga laporan arus kas sesuai standar usaha.

Selain tata kelola keuangan, peserta juga mendapatkan materi tentang pengelolaan aset BUMDes, sistem pengendalian internal, dan mekanisme pelaporan kepada pemerintah desa serta masyarakat. Saefuddin menekankan bahwa transparansi keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal sosial yang sangat penting. Jika pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat akan mendukung keberlangsungan usaha BUMDes,” tambahnya.

Sementara itu, Zainal Fanani, Pendamping Desa (PD) sekaligus PIC BUMDes, mendorong pengurus untuk lebih aktif membaca peluang usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Menurutnya, banyak BUMDes belum berkembang secara optimal karena kurangnya inovasi dan strategi yang tepat.

“Pengurus perlu melakukan pemetaan potensi desa, baik di sektor pertanian, perdagangan, jasa, maupun ekonomi kreatif. Dengan strategi yang tepat, BUMDes dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mendukung peningkatan pendapatan asli desa (PADes) sekaligus membuka lapangan kerja,” jelas Zainal.

Peserta bimtek juga dibekali pengetahuan tentang manajemen risiko usaha, strategi pemasaran produk desa, serta pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan usaha BUMDes. Digitalisasi dinilai sebagai langkah adaptif menghadapi perkembangan ekonomi modern, termasuk dalam pencatatan keuangan dan pemasaran produk.

Pelatihan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi, tanya jawab, dan studi kasus nyata dari pengelolaan BUMDes di berbagai daerah. Salah satu peserta, Nasrul Hakim, Direktur BUMDes Temaji, menyatakan bahwa pelatihan ini sangat membantu pengurus memahami tata kelola keuangan yang benar.

“Kami sering mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis. Dengan pelatihan ini, kami bisa memperbaiki tata kelola BUMDes menjadi lebih profesional. Saya harap ada tindak lanjut seperti Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) agar pelatihan ini tidak berhenti di sini,” ujar Nasrul.

Melalui Bimtek ini, diharapkan para pengurus BUMDes memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang lebih baik dalam mengelola usaha desa. Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk menjadikan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di masa depan, kegiatan serupa diharapkan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya untuk mendorong perkembangan usaha desa, tetapi juga untuk memastikan sistem tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel. Dengan langkah ini, BUMDes diharapkan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.