Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, memberikan jawaban tegas atas kegelisahan tersebut. Dalam kunjungannya ke Boyolali, Jawa Tengah, Yandri memastikan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak dirancang untuk menjadi pesaing bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dulu eksis.
Sebaliknya, kedua entitas ini diposisikan untuk menciptakan kolaborasi strategis demi memperkuat fondasi ekonomi desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri usai menghadiri Turnamen Esport Desa—bagian dari rangkaian peringatan Hari Desa Nasional—di Gedung Balai Sidang Mahesa, Boyolali, pada Selasa (13/1/2026).
Yandri menyadari adanya persepsi publik yang mengkhawatirkan gesekan kepentingan. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan peta jalan yang jelas agar kedua lembaga ini saling melengkapi, bukan saling melemahkan.
“Kekhawatiran sejumlah pihak akan potensi gesekan antara KDMP dan BUMDes tidak akan terjadi. Pemerintah telah menyiapkan rantai koordinasi yang jelas antara keduanya,” ujar Yandri.
Menurutnya, pembagian peran sangat krusial. Unit bisnis yang selama ini dijalankan oleh BUMDes akan tetap berjalan pada koridornya, sementara KDMP akan mengisi ruang-ruang baru yang belum tergarap maksimal, khususnya dalam rantai pasok dan logistik.
Perubahan strategi ini didasari oleh regulasi terbaru. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 16 Tahun 2025 pada 29 Desember 2025. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi pergeseran fokus penggunaan Dana Desa.
Yandri menjelaskan bahwa ke depan, penyerapan dana desa akan diprioritaskan untuk penguatan infrastruktur KDMP.
"Salah satu fokus tersebut diarahkan untuk pembangunan gerai, pergudangan, serta pengadaan peralatan logistik Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia," jelasnya.
Langkah ini menandakan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem logistik yang kuat di pedesaan, yang diharapkan dapat menekan biaya distribusi dan meningkatkan nilai jual produk lokal.
Melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur dan pemisahan ruang lingkup usaha yang tegas, Mendes PDT optimistis bahwa sinergi antara KDMP dan BUMDes akan menjadi katalisator bagi percepatan ekonomi.
Yandri menekankan bahwa tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dua pilar ekonomi yang kuat, desa diharapkan tidak hanya menjadi penonton, melainkan pemain utama dalam roda ekonomi nasional.
“Sebaliknya, sinergi kedua lembaga tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Penegasan Mendes PDT Yandri Susanto di Boyolali memberikan kepastian bagi para pelaku ekonomi di desa. Transformasi kebijakan yang menempatkan Koperasi Desa Merah Putih berdampingan dengan BUMDes bukanlah sebuah kompetisi, melainkan strategi orkestrasi ekonomi. Kini, tantangannya terletak pada implementasi di lapangan: bagaimana perangkat desa dan masyarakat mampu menerjemahkan regulasi ini menjadi aksi nyata yang harmonis demi kemajuan bersama.
Social Footer