Penjabat (Pj) Kepala Desa Marparan, Tosin, yang ditunjuk oleh Bupati Sampang, Slamet Junaidi, mengungkapkan bahwa ia belum menerima laporan resmi terkait aset dari pemerintahan desa sebelumnya, termasuk informasi dari ketua BUMDes dan sekretaris desa lama.
"Saya masih belum mengetahui secara pasti apa saja aset desa yang perlu dikembangkan melalui kantor desa yang baru. Sampai saat ini, belum ada laporan tertulis dari pemerintahan sebelumnya," ungkap Tosin dalam pernyataannya, Jumat (2/5/2025).
Kondisi ini diperparah oleh minimnya informasi yang dimiliki oleh pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Sreseh. Kepala PMD Sreseh, Hadoi, menjelaskan bahwa selama masa kepemimpinan mantan kepala desa, Romli, maupun Pj sebelumnya, tidak pernah ada laporan resmi secara tertulis mengenai aset desa.
“Kami hanya menerima laporan lisan yang sifatnya umum. Tidak ada data rinci atau dokumen resmi yang bisa dijadikan acuan,” kata Hadoi.
Sebagai upaya penyelesaian, PMD menyarankan agar Pj Kepala Desa Tosin berkoordinasi langsung dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memiliki fungsi pengawasan dalam pengelolaan aset desa.
“BPD seharusnya mengetahui daftar aset desa secara rinci dan tertulis. Kami arahkan Pj Kades untuk menggali informasi lebih dalam melalui BPD,” tutup Hadoi.
Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah desa diharapkan segera menemukan solusi agar pengelolaan aset dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Desa Marparan.
Social Footer