Aksi ini merupakan reaksi terhadap polemik Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024 yang hingga saat ini belum disalurkan kepada 35 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Total nilai bantuan yang belum disalurkan mencapai Rp63 juta. Selain itu, warga juga mencurigai adanya dugaan penyimpangan dana desa dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
"Kami sudah sabar, tapi ini sudah terlalu. Uang untuk orang miskin, yaitu BLT-DD, malah tidak disalurkan. Tukang bangunan belum dibayar," ungkap Abdul Rohman Sodik, salah satu tokoh masyarakat setempat.
Sodik menilai bahwa pemerintahan desa di bawah kepemimpinan Yudi Wiyono tidak lagi kondusif. Ia mengklaim bahwa banyak perangkat desa yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, serta menyatakan bahwa kondisi keuangan desa sudah habis dikelola oleh bendahara.
"Alasan defisit itu tidak masuk akal. Jika tidak ada kejelasan, kami akan melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum. Informasinya, laporan kami sebelumnya juga sudah masuk ke meja Kapolres,” tegas Sodik.
Selain masalah BLT-DD, warga juga menyoroti ketiadaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran hingga bulan April 2025. Hal ini menjadi salah satu indikator minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
Pemasangan banner yang berisi protes ini dianggap sebagai bentuk perlawanan simbolik warga terhadap kondisi pemerintahan desa yang dinilai amburadul dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
Sodik menambahkan bahwa banner tersebut dipasang di titik strategis agar masyarakat luar juga mengetahui adanya masalah serius di Desa Plampangrejo. Ini merupakan upaya untuk menarik perhatian terhadap isu-isu yang dihadapi oleh warga, serta mendorong perubahan dalam pengelolaan pemerintahan desa
Social Footer