Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam merealisasikan swasembada pangan. "Insya Allah, swasembada pangan yang kita impikan bakal segera terwujud jika ada kolaborasi," ujar Yandri, Selasa (4/3/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri acara Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 di Lapangan Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Kegiatan dimulai dengan tradisi lokal methel, yaitu panen perdana sebagai simbol rasa syukur sebelum panen raya dilakukan. Tradisi ini mencerminkan penghormatan terhadap alam dan hasil bumi. Dalam prosesi tersebut, Yandri bersama Zulkifli Hasan turut mengenakan caping, simbol petani tradisional, dan secara simbolis melaksanakan panen raya di area tersebut.
Selain panen raya, acara ini juga menjadi ajang untuk mendukung kesejahteraan petani. Zulkifli Hasan menyaksikan langsung transaksi pembelian gabah dari petani oleh pemerintah dengan harga stabil sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga gabah sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
"Presiden Prabowo telah memerintahkan percepatan menuju swasembada pangan. Sektor ini mencakup berbagai komoditas penting seperti padi dan jagung untuk karbohidrat, serta ayam, telur, susu, dan daging sebagai sumber protein," jelas Zulkifli. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Zulkifli menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan ini. "Tidak mungkin pemerintah pusat sendirian. Presiden komandannya, namun harus ada dukungan dari menteri, gubernur, bupati, TNI, Polri, hingga media. Dengan kerja sama erat, kita tidak perlu menunggu lama. Tahun depan, swasembada pangan dapat terwujud," tegasnya.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan petani lokal dan stabilisasi harga bahan pangan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam memastikan keberlanjutan sektor pertanian sebagai fondasi swasembada pangan nasional.
Social Footer